Realita Pasar Villa Bali & Lombok bagi Investor Global

Bali dan Lombok tetap menjadi primadona utama dalam portofolio *hospitality real estate* global. Tingkat okupansi villa sewa harian yang tinggi dan *rental yield* rata-rata mencapai 8% hingga 14% per tahun (dalam USD) menjadikan pasar ini sangat memikat bagi investor mancanegara.

Namun, di balik potensi *yield* yang menggiurkan, terdapat jebakan hukum klasik yang masih kerap memakan korban: Perjanjian Nominee (Pinjam Nama).

Bahaya Perjanjian Nominee menurut Hukum Indonesia

Perjanjian nominee adalah praktik di mana WNA membayar penuh pembelian tanah Hak Milik tetapi mendaftarkan sertifikat atas nama warga lokal (WNI) dengan membuat perjanjian kuasa di bawah tangan. Secara tegas, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa perjanjian semacam ini batal demi hukum karena bertujuan memanipulasi undang-undang pertanahan.

3 Solusi Kepemilikan Villa yang 100% Legal & Safe

1. PT PMA dengan Hak Guna Bangunan (HGB): WNA mendirikan perusahaan PMA dan membeli villa dengan sertifikat HGB atas nama perusahaan. Aset terdaftar secara resmi di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan WNA memiliki kontrol 100% atas saham perusahaan.

2. Leasehold Notariil (Hak Sewa Jangka Panjang): Menyewa tanah/villa selama 25–30 tahun dengan opsi perpanjangan di hadapan Notaris/PPAT. Hak Sewa diakui secara sah oleh hukum untuk dikomersialkan kembali.

3. Sertifikat Hak Pakai atas Nama Pribadi: Khusus untuk villa hunian pribadi yang memenuhi ambang batas harga minimal (minimal Rp 5 Miliar di Bali).